19.09.2014 10:53 WITA - SOSIAL BUDAYA
Sila keempat Pancasila

(Tulisan ini versi yang panjang. Lihat catatan di akhir tulisan)

Pancasila yang menjadi dasar negara kita, sudah dihafal sejak usia sekolah dasar. Kalau pun masih ada yang salah dalam mengucapkannya tanpa teks, itu terjadi pada sila ke empat yang memang kalimatnya lebih panjang dari sila yang lainnya. Bunyinya: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila ini bukan saja menjadi yang paling sering salah ucap, juga paling membingungkan untuk dibaca. Bagaimana membaca yang benar kata-kata “permusyawaratan/perwakilan” itu? Apakah dengan melewatkan tanda garis miring itu atau dengan mengucapkan “permusyawaratan atau perkawilan” atau “permusyawaratan garis miring perwakilan”? Apalagi Orde Baru memperkenalkan singkatan bergaya militer yang nyaris ngawur  sehingga “garis miring” itu sering dibaca “garing”. Bayangkan kemudian kalau kata itu dibaca: “permusyawaratan garing perwakilan”. Aneh tetapi benar.

Lalu sesungguhnya apa arti tanda “/” itu? Ketika saya mengikuti Penataran P 4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) tingkat nasional angkatan 44 tahun 1994 di Gedung BP 4 (kini bagian dari Kemenlu) Jakarta, hal itu sudah pernah saya debat. Saya tak mendapat penjelasan yang tegas baik dari sahabat satu kelas, maupun lintas kelas, juga dari mentor. Ada pendapat tanda garis miring itu berarti “atau” dan ada yang berpendapat harus diartikan “dan/atau”. Wah, yang terakhir ini lagi-lagi ada garing (eh, garis miring) meski pun dalam bahasa hukum jadinya lebih jelas. Jika demikian halnya, kebijaksanaan yang diambil bisa dalam bentuk musyawarah dan perwakilan, atau musyawarah saja dan perwakilan saja sama-sama dibenarkan.

Sila ke empat ini sekarang kembali disebut-sebut dalam kaitan dengan RUU Pilkada. Para pengusung Pilkada tak langsung yakni dengan menyerahkan kepada DPRD untuk memilih, menggunakan sila ke empat ini sebagai dasar argumentasi. Rakyat sudah memilih wakil-wakilnya. Dengan demikian perwakilan sudah terbentuk. Biarkanlah perwakilan itu yang memilih Bupati/Walikota dan Gubernur, rakyat cukup menonton saja. Inilah demokrasi Pancasila, alasan pendukung Pilkada tak langsung, yang dimortori Koalisi Merah Putih, pengusung calon presiden yang kalah Prabowo Subianto.

Koalisi Merah Putih mau mengembalikan demokrasi ke masa Orde Baru.  Di masa itu tak ada pilkada langsung, bahkan Presiden pun tidak dipilih oleh rakyat. Mencari dan mengangkat presiden diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Apakah Soeharto diangkat oleh MPR dengan cara pemilihan? Tidak juga. Soeharto tak mau ada pemilihan. Setelah MPR sah disebut “perwakilan”, Soeharto mau presiden itu “dimusyawarahkan”. Dia menyebut dirinya bersedia menjadi presiden kembali dan itu artinya sudah “musyawarah”, lalu  menunjuk sendiri wakil presiden dan kemudian MPR memutuskannya secara musyawarah dengan kata yang lebih halus: “tercapai musyawarah mufakat bulat”. Tak boleh ada lonjong sedikit pun sehingga tak boleh ada pemilihan.

Pernah suatu kali pimpinan partai (pura-pura) membelot, yakni Dr. J. Naro. Ketua UmumPPP ini mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden (sekali lagi hanya wakil presiden). Banyak orang mengira ini akan jadi “sejarah baru” akan ada pemilihan wakil presiden. Tapi  Soeharto berang (namun dengan senyum) dan menjelang MPR melakukan “musyawarah/perwakilan” nama J Naro tak disebut lagi sebagai calon wakil presiden. J. Naro sendiri cukup puas dengan membuat kartu nama: “Dr. J. Naro, mantan calon wakil presiden”.

Demikianlah Soeharto memaknai sila ke empat Pancasila, persis yang disuarakan Koalisi Merah Putih sekarang ini, meski pun tak menyentuh Pemilu Presiden. Sesungguhnya apa yang ada dalam benak Bung Karno ketika melahirkan Pancasila? Bung Karno dalam pidatonya menyebutkan Pancasila digali dari bumi Indonesia. Kalau dalam bahasa sekarang, kearifan lokal budaya bangsa yang adiluhung ini dihimpun dan disarikan oleh Bung Karno untuk merumuskan Pancasila termasuk sila ke empat itu.

Dalam kearifan budaya lokal itu, yang dikenal di masyarakat adat saat ini, memang betul semua kebijaksanaan yang diambil pemimpinnya lebih mengutamakan musyawarah mufakat lewat perwakilan. Di masyarakat adat Bali, misalnya, sebagaimana yang tertuang dalam awig-awig adat, warga adat berkelompok dalam perwakilan. Perwakilan terendah bernama tempekan, di atas itu banjar, di atasnya lagi desa. Lalu ada lagi perwakilan berdasarkan profesional: petani, buruh, spiritual dan sebagainya. Ketua Adat yang disebut Bendesa dalam merumuskan kebijakan cukup bermusyawarah dengan ketua-ketua perwakilan. Mereka ini sudah dianggap membawa aspirasi warga. Dengan demikian warga tak harus terlibat dalam banyak rapat.

Namun dalam memilih pemimpin, dari tingkat terendah sampai tertinggi, rakyat memilihnya secara langsung. Tak ada pemimpin yang dipilih berdasarkan perwakilan. Cara memilih pemimpin seperti ini juga lazim di masyarakat adat di luar Bali. Ini adalah kekayaan budaya Nusantara. Nah, kalau Bung Karno menggali Pancasila dari kearifan budaya lokal ini, mungkin sila ke empat dimaksudkan bukan untuk memilih pemimpin. Disebut bukan karena Bung Karno tak bisa lagi diwawancarai, kita hanya bisa belajar dari perjalanan sejarah bangsa. Yang jelas Pilkada langsung dan tak langsung janganlah dikaitkan dengan demokrasi Pancasila, apalagi kalau diadu dengan demokrasi  liberal. Sudah begitu sering Pancasila dijadikan alat politik.

Catatan:

Setiap menulis artikel apapun, saya biasa menumpahkan apa yang ada di dalam pikiran, tanpa memperdulikan panjang pendeknya, tentu dalam batas-batas kenormalan sebuah artikel. Setelah artikel itu jadi, baru saya menyesuaikan dengan keterbatasan halaman (jumlah karakter) yang disediakan oleh media. Maka saya pun melakukan editing dengan tetap menyimpan artikel aslinya. Kadang hasil editing lebih bagus dan padat, tak bertele-tele. Tetapi kadang saya lebih puas dengan versi panjangnya. Semoga dengan mengunggah versi pendek yang diambil dari media yang memuatnya dan versi panjang yang diunggah khusus di web ini ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, yakni “pelajaran editing”. Salam

 

 
Maintained by rumahmedia